Satu Mata Uang untuk 10 Negara ASEAN, Mustahilkah Terwujud?

EKONOMISIA.com – Wacana satu mata uang ASEAN kembali ramai diperbincangkan seiring makin eratnya hubungan dagang antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Gagasan ini muncul dari bayangan sederhana: bagaimana jika Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei, Kamboja, Laos, dan Myanmar cukup memakai satu jenis uang yang sama untuk bertransaksi.

Jika itu terjadi, pelaku usaha lintas negara tidak perlu lagi repot menukar mata uang setiap kali berbelanja, mengirim uang, atau menjalankan bisnis di luar negeri. Efisiensi semacam ini yang membuat ide satu mata uang ASEAN terus dilirik sebagai jalan mempercepat integrasi ekonomi kawasan.

Sebagaimana dikutip dari Chanel Kok Bisa? pembahasan mengenai peluang dan tantangan satu mata uang ASEAN ini merujuk pada pengalaman Uni Eropa yang lebih dulu menerapkan mata uang bersama lewat euro. Penyatuan sistem transaksi di banyak negara Eropa itu terbukti menjadikan euro salah satu mata uang paling berpengaruh di dunia, sekaligus memperkuat integrasi ekonomi antarnegara anggotanya.

Namun keberhasilan Eropa tidak otomatis bisa ditiru begitu saja oleh ASEAN. Persoalannya terletak pada kesenjangan ekonomi yang masih lebar di antara negara-negara anggota. Singapura sudah masuk kategori ekonomi maju, Indonesia dan Thailand mengandalkan basis industri yang besar, sementara Laos dan Kamboja masih berada pada tahap pembangunan yang jauh berbeda.

Kesenjangan itu bukan sekadar angka statistik, melainkan persoalan mendasar bagi sebuah mata uang bersama. Satu kebijakan moneter yang sama untuk seluruh anggota berisiko memberi dampak yang timpang. Kebijakan yang cocok menolong satu negara keluar dari krisis, bisa jadi malah memberatkan negara lain yang kondisinya berbeda.

Krisis utang Yunani menjadi contoh nyata dari risiko tersebut. Begitu memakai euro, Yunani kehilangan kewenangan untuk mendevaluasi mata uangnya sendiri, padahal langkah itu biasa dipakai untuk mendongkrak daya saing ekspor dan sektor pariwisata saat ekonomi tertekan. Tanpa instrumen itu, Yunani akhirnya harus bergantung pada dana talangan Uni Eropa lengkap dengan syarat-syarat yang membebani rakyatnya secara ekonomi maupun sosial.

Pengalaman itu memperlihatkan konsekuensi terbesar dari mata uang bersama, yakni hilangnya sebagian kendali negara atas kebijakan moneternya sendiri. Selama masih memakai mata uang nasional, pemerintah dan bank sentral punya ruang gerak menyesuaikan nilai tukar sesuai kondisi domestik. Begitu masuk sistem mata uang bersama, keputusan itu berpindah ke lembaga bersama yang harus mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota, bukan satu negara saja.

Masalah lain datang dari pola dagang ASEAN yang belum sepenuhnya berputar di dalam kawasan sendiri. Banyak negara anggota justru punya hubungan dagang yang lebih kuat dengan mitra di luar ASEAN. Kondisi ini membuat kebutuhan mendesak akan satu mata uang regional belum cukup kuat sebagai alasan utama.

Agar gagasan ini bisa berjalan, ASEAN perlu membangun fondasi yang jauh lebih matang lebih dulu: memperkuat perdagangan intra-kawasan, mempersempit kesenjangan ekonomi antarnegara, menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter, serta membangun kemampuan menghadapi krisis secara kolektif.

Di luar hitungan ekonomi, mata uang bersama juga punya dimensi politik. Eropa menunjukkan bahwa keterikatan ekonomi bisa menjadi jalan memperkuat perdamaian setelah pengalaman panjang konflik antarnegara. ASEAN punya sejarah dan konteks politik yang berbeda, tetapi bila integrasi ekonomi kawasan terus menguat, gagasan satu mata uang ASEAN bukan hal yang mustahil di masa depan.

Untuk saat ini, pekerjaan rumah ASEAN masih mendasar: memperkuat perdagangan antarnegara anggota, mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan koordinasi kebijakan, dan merajut ketahanan bersama. Begitu fondasi itu berdiri kokoh, barulah pembahasan satu mata uang ASEAN bisa menjadi wacana yang lebih realistis untuk diwujudkan.

Sebab pada akhirnya, satu mata uang bukan sekadar mengganti desain uang kertas. Ia berarti menyerahkan sebagian kendali ekonomi nasional ke sistem bersama. Pertanyaan yang lebih tepat diajukan bukan apakah ASEAN membutuhkan satu mata uang, melainkan apakah negara-negara di kawasan ini sudah cukup terintegrasi untuk menanggung konsekuensinya.