Beban APBN Rp11 Triliun untuk Saldo Awal Rekening Warga

EKONOMISIA.com – APBN pastikan danai rekening warga usia 17 tahun dengan saldo awal Rp50 ribu, totalnya capai Rp11 triliun.

Rencana pemerintah membuka rekening otomatis bagi warga yang genap berusia 17 tahun kini punya kepastian dari sisi fiskal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan menjadi sumber pembiayaan saldo awal Rp50 ribu per rekening, dengan estimasi total belanja negara untuk program ini menembus Rp11 triliun.

Kepastian skema pembiayaan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9).

Ia menjabarkan hitung-hitungan kasar anggaran yang bersumber dari proyeksi populasi penerima manfaat. “Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta, atau sekitar Rp11 T lah,” kata Airlangga.

Namun ia belum memastikan apakah beban fiskal tersebut akan dibebankan sekaligus dalam satu tahun anggaran atau dicicil bertahap.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai beban Rp11 triliun tersebut relatif ringan bagi APBN karena masih bisa ditutup dari pos cadangan belanja negara yang rutin tersedia setiap tahunnya, tanpa perlu skema pembiayaan khusus.

Secara teknis, eksekusi program ini dipercayakan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pembukaan rekening akan otomatis mengikuti penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) begitu warga genap berusia 17 tahun, dengan validasi data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Dari kacamata makroekonomi, kebijakan ini tidak lepas dari sorotan. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi, sebagaimana dikutip CNNIndonesia.com, mengingatkan bahwa persoalan keuangan nasional sebenarnya bukan lagi soal akses, melainkan literasi. Data yang dipaparkannya menunjukkan tingkat inklusi keuangan sudah mencapai 93,61 persen, jauh di atas tingkat literasi keuangan yang baru 69,57 persen.

“Artinya, masalah utama bergeser dari akses menuju kemampuan menggunakan layanan keuangan secara aman dan produktif,” ujarnya.

Dengan kepastian pendanaan dari APBN ini, perhatian publik kini beralih ke bagaimana pemerintah memastikan Rp11 triliun tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar menambah angka statistik kepemilikan rekening.