Kopdes Merah Putih, Program Prabowo yang Ternyata Dicontek Amerika Serikat

EKONOMISIA.com – Kopdes Merah Putih dicontek Amerika. Frasa ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi pola kebijakannya benar-benar mirip dengan langkah yang kini ditempuh pemerintah Kota New York. Di tengah harga pangan yang membebani warga Amerika Serikat, Wali Kota New York Zohran Mamdani menyiapkan program Municipal Grocery Store, yaitu jaringan supermarket milik pemerintah kota yang menjual kebutuhan pokok dengan harga jauh lebih murah dari pasar.

Rencana ini menyasar lima titik di lima wilayah New York, dengan potongan harga mencapai 30 persen untuk produk seperti buah, sayuran, daging, makanan laut, susu, dan telur. Pemerintah kota mengalokasikan modal sekitar US$70 juta atau setara Rp1,2 triliun, dengan target seluruh gerai beroperasi penuh sebelum tahun 2029.

Sebagaimana dikutip channel Bennix dari data yang beredar terkait rencana tersebut, kenaikan harga pangan di Amerika Serikat telah berlangsung sejak 2019 dan kini mencapai sekitar 33 persen secara kumulatif. Rentetan krisis mulai dari pandemi Covid-19, gangguan rantai pasok global, perang Rusia-Ukraina, hingga melonjaknya biaya energi disebut menjadi penyebab utama harga bahan pokok di Amerika Serikat sulit kembali ke level sebelum pandemi. Daging sapi giling misalnya, naik 18,2 persen, sedangkan jus jeruk melonjak sekitar 23 persen.

Baca juga: Kopdes Merah Putih Terancam Rugi Rp28 Triliun Akibat Ekspansi Bisnis Terlalu Cepat

Bukan cuma soal ketersediaan barang, warga New York justru semakin kesulitan menjangkau harga. Survei terkait rencana ini turut menyebutkan banyak keluarga kini kewalahan membiayai kebutuhan dasar, mulai dari bahan bakar, sembako, cicilan, tagihan utilitas, sewa rumah, hingga premi asuransi.

Rencana ini pun tak sepenuhnya mulus. Multicultural Business Coalition, organisasi yang menaungi pelaku usaha komunitas imigran di New York, menolak keras gagasan tersebut. Alasannya, toko yang dibiayai dana publik dinilai bakal menciptakan persaingan tidak sehat. Toko swasta harus menanggung biaya operasional sendiri dan tetap mengejar untung, sementara toko milik pemerintah bisa banting harga tanpa beban serupa.

Menariknya, pola intervensi semacam ini bukan barang baru di Indonesia. Program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto punya semangat yang sejalan, meski bentuknya berbeda. Jika Municipal Grocery Store fokus pada ritel perkotaan, Kopdes dirancang lebih luas sebagai infrastruktur ekonomi desa, mulai dari menyalurkan barang subsidi hingga menyerap hasil panen petani.

Kopdes Merah Putih Sebagai Infrastruktur Ekonomi Desa

Salah satu bukti nyata terlihat pada distribusi gas melon. Di sejumlah desa, Kopdes kini menjual LPG 3 kilogram seharga sekitar Rp16.000 per tabung, jauh di bawah harga pengecer yang bisa tembus Rp20.000 ke atas. Selisih ini muncul karena Kopdes memangkas rantai distribusi panjang yang biasanya melewati Pertamina, SPBE, agen, hingga pangkalan sebelum sampai ke pengecer.

Fungsi Kopdes tak berhenti di situ. Koperasi ini juga disiapkan sebagai tempat penyerapan hasil panen, terutama beras dan jagung, sehingga petani tak lagi terlalu bergantung pada pengepul dan punya posisi tawar yang lebih kuat.

Dari sisi capaian, lebih dari 83.000 Kopdes tercatat sudah berbadan hukum. Data SIM Kopdes mencatat nilai transaksi sepanjang 2026 tembus Rp179 miliar, dengan kontribusi terbesar dari beras SPHP sekitar Rp71 miliar, minyak goreng Rp42 miliar, pupuk NPK Rp15 miliar, dan pupuk urea Rp11 miliar.

Meski begitu, program berskala nasional ini tak lepas dari catatan. Sejumlah bangunan Kopdes dinilai salah lokasi, ada yang jauh dari permukiman, berada di tengah sawah, bahkan berdekatan dengan area pemakaman. Pengadaan lebih dari 160.000 unit kendaraan operasional turut menjadi sorotan, termasuk dugaan selisih harga pada pengadaan mobil pickup yang kini menuntut transparansi lebih ketat.

Pada akhirnya, New York dan Indonesia menunjukkan arah kebijakan yang serupa: ketika harga kebutuhan pokok dianggap mencekik dan rantai distribusi terlalu panjang, pemerintah memilih turun tangan langsung ke pasar. Bedanya hanya instrumen, satu memakai supermarket kota, satu lagi memakai koperasi desa. Keberhasilan keduanya nanti tak cukup diukur dari murahnya harga di rak, melainkan dari efisiensi, ketepatan lokasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang menyertainya.